Industri Game Indonesia, Ditumbuhkan atau Sekadar Diatur?
Sepanjang 2026, industri game Indonesia diterpa rentetan persoalan yang memunculkan satu pertanyaan besar: apakah sektor ini benar-benar sedang ditumbuhkan sebagai industri, atau lebih sering diperlakukan sebagai objek yang diatur dan dikaitkan dengan kepentingan politik? Dari janji regulasi yang belum terealisasi, kekacauan sistem rating, kebocoran data, sampai absennya diskon global, berikut rangkuman peristiwanya.
Janji Regulasi yang Masih Menunggu Bukti
Pemerintah sebenarnya sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional. Di atas kertas, Perpres ini menjanjikan banyak hal, mulai dari pengembangan SDM, akses pembiayaan, hingga promosi game lokal ke pasar global. Masalahnya, Asosiasi Game Indonesia (AGI) sendiri sampai harus menagih realisasinya. Regulasi hadir sebagai simbol, tetapi eksekusi di lapangan yang terasa lambat justru jadi pertanyaan besar.
IGRS: Ambisi Rating yang Berujung Kekacauan
Di sisi kontrol, pemerintah lewat Komdigi justru bergerak cepat dengan Indonesia Game Rating System (IGRS), berlandaskan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024. Niatnya mulia: mengklasifikasikan game berdasarkan usia demi melindungi anak. Namun eksekusinya menuai kritik tajam.
Sejumlah gamer menemukan klasifikasi yang janggal. Ada game dengan konten dewasa yang justru diberi label 3+, sementara judul-judul yang diakui secara kritis seperti Clair Obscur: Expedition 33 dan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater malah dicap tidak layak diedarkan di Indonesia. Developer lokal pun banyak yang merasa dirugikan karena game dengan konten relatif ringan justru kena rating 18+. Puncaknya, Steam menghapus rating IGRS dari platformnya pada awal April 2026, setelah Komdigi menyatakan label yang tampil bukan hasil klasifikasi resmi yang terverifikasi.
Kebocoran Data yang Mempermalukan
Belum reda soal rating, IGRS kembali jadi sorotan karena insiden yang jauh lebih serius. Situs pengajuan (submission) IGRS dilaporkan bisa diakses tanpa autentikasi sama sekali, sehingga file yang dikirim para publisher terbuka begitu saja. Akibatnya, materi rahasia sejumlah game yang belum rilis bocor, termasuk cuplikan panjang 007: First Light, hingga judul dari Ubisoft dan Konami. Lebih parah lagi, sekitar 1.000 email developer, termasuk dari studio AAA, disebut ikut terekspos. Komdigi akhirnya menghentikan sementara IGRS untuk investigasi.
Bagi industri, insiden ini bukan sekadar aib teknis. Kepercayaan publisher global adalah modal utama, dan kebocoran semacam ini bisa membuat Indonesia dipandang sebagai pasar yang berisiko dari sisi tata kelola data.
Beban yang Menumpuk bagi Gamer dan Pasar
Tekanan tidak berhenti di situ. Kehadiran aturan perlindungan anak di ruang digital, termasuk pembatasan akses bagi pengguna di bawah 16 tahun, dinilai berpotensi menggerus ceruk pasar yang signifikan, apalagi value per user di Indonesia sudah jauh lebih kecil dibanding pasar global. Di sisi konsumen, harga ekosistem juga terus naik akibat pajak digital PMSE, dan gamer Indonesia bahkan sempat terancam tidak kebagian Summer Sale PlayStation tahun ini. Kombinasi ini memperkuat kesan bahwa pasar Indonesia lebih banyak menerima beban ketimbang insentif.
Suara di Media Sosial
Perbincangan soal arah kebijakan game ini ramai di X, baik dari akun resmi pemerintah, pengamat, maupun komunitas gamer. Berikut sejumlah suara yang mewakili keragaman sudut pandang:
Ditumbuhkan atau Sekadar Diatur?
Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan sebuah pola. Negara bergerak cepat saat urusannya adalah mengatur dan mengontrol, mulai dari rating, klasifikasi, hingga proteksi konten. Namun ketika tiba pada urusan menumbuhkan ekosistem, seperti pendanaan, talenta, dan realisasi Perpres, langkahnya terasa jauh lebih lambat. Ketimpangan inilah yang memunculkan pertanyaan di kalangan pelaku dan komunitas.
Ketika rating dan regulasi lebih menonjol sebagai narasi ketimbang hasil nyata pengembangan industri, ada risiko game diperlakukan sebagai komoditas politik, misalnya sebagai panggung isu perlindungan anak atau kedaulatan digital, alih-alih sektor ekonomi kreatif yang serius digarap. Tentu ini bukan vonis. Bisa jadi ini murni persoalan kapasitas dan koordinasi yang belum matang, bukan niat menunggangi.
Maka pertanyaannya kami kembalikan kepadamu: apakah rentetan kejadian ini pertanda industri game Indonesia sedang serius dibangun, atau justru bukti bahwa ia lebih sering jadi objek yang diatur dan ditunggangi? Kami sudah menyajikan faktanya. Silakan tarik kesimpulanmu sendiri.
Sumber
- VGC: Indonesia’s ratings board leaked spoilers for 007 First Light and others
- The Register: Indonesia’s game rating system leaks developer creds
- IDN Times: Kontroversi IGRS Komdigi dan dampaknya bagi industri game
- CNBC Indonesia: Rating game Indonesia ditunda, Komdigi investigasi IGRS
- Readers.id: Steam hapus rating IGRS setelah kontroversi klasifikasi
- Tempo: Isi Perpres percepatan industri game lokal, AGI tagih realisasinya
- Liputan6: Dilema developer game lokal antara regulasi dan pasar global
